Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan,  dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

1. Kredibel

Pemilihan Ketua Program Studi  dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dalam Statuta UNIBOS agar diperoleh Ketua Program Studi yang kredibel. Mekanisme pemilihan juga diatur dalam dokumen tentang Penjabaran Tugas dan Mekanisme Pemilihan Pengurus Program Studi dengan cara pemungutan suara, dimana setiap dosen memiliki satu hak suara. Setiap dosen tetap, memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi Ketua Program Studi.

Untuk menjamin kredibilitas maka dosen yang memangku jabatan struktural harus memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam spesifikasi jabatan. Ketua Program Studi dipilih secara demokratis oleh semua dosen dalam forum rapat pleno dosen.

2. Transparan

Program Studi mempunyai mekanisme Rapat Pleno Program Studi, yang dihadiri oleh semua dosen Program Studi . Dalam forum rapat ini Pengurus Prodi dapat meminta pertimbangan dari para dosen untuk menentukan kebijakan strategi Program Studi, serta membahas ketentuan akademik yang berlaku di Prodi. Selain itu Program Studi memiliki Lokakarya Tahunan yang diikuti semua dosen, untuk membahas berbagai permasalahan yang ada di Prodi, dan memikirkan pengembangan Prodi. Dengan demikian semua dosen ikut terlibat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pengurus Prodi, dan semua kebijakan di Prodi diputuskan secara transparan dan bertanggung jawab.

Semua kebijakan akademik yang berlaku di Program Studi  tercantum dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas yang dibagikan ke semua mahasiswa. Prosedur kerja praktik, Tugas akhir, Magang juga tercantum dalam buku kurikulum yang dimiliki oleh semua mahasiswa, ditempel di papan pengumuman depan Tata Usaha. Pedoman insentif bagi dosen tercantum dalam SK Rektor yang dibagikan ke semua dosen. Kebijakan yang ada di Program Studi juga selalu di bahas saat rapat  pleno dosen  dan dalam lokakarya tahunan dosen. Uraian tugas para pejabat struktural semuanya tercantum dengan jelas dalam SK Rektorno. 182/01/U-45/X/2014 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Fungsi Fakultas serta dokumen A.67/FKIP/U-45/VI/2013 tentang penjabaran Tugas dan Mekanisme Pemilihan Pengurus Program Studi.

3. BertanggungJawab

Semua pejabat struktural harus melaksanakan tugasnya dengan bertanggungjawab sesuai dengan penjabaran tugas yang ada. Setiap pejabat struktural akan dinilai oleh atasannya setiap tahun menggunakan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) sedangkan DP3 bagi dosen yang tidak menduduki jabatan struktural akan diisi oleh Ketua Program Studi. Setiap selesai melaksanakan kegiatan maka pejabat struktural yang melaksanakan kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban ke Universitas melalui Fakultas.

Dosen dan mahasiswa juga bertanggungjawab untuk menjaga perilakunya dalam aktivitas sehari-hari di kampus, hal ini telah diatur dalam kode Etik Dosen dan Pedoman Perilaku Mahasiswa. Dalam peraturan tersebut juga tercantum sanksi bagi dosen atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran.

4. Adil

Dosen sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa memiliki pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang diatur dalam peraturan Universitas no. 112/01/U-45/V/2013 tentang Kode Etik Dosen. Dalam Kode Etik Dosen diatur tentang kewajiban dosen terhadap diri sendiri, institusi, mahasiswa, teman sejawat, dan terhadap masyarakat. Apabila ada dosen yang melakukan kode etik, Pemimpin Fakultas dapat memberikan sanksi berupa peringatan sesuai dengan

ketentuan dalam peraturan kepegawaian. Namun bila pelanggaran sudah termasuk kategori berat maka pemimpin Fakultas dapat meneruskan kepada Rektor untuk membentuk Dewan Kehormatan untuk melakukan proses pemeriksaan bagi dosen yang bersangkutan. Dewan Kehormatan kemudian membuat kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada Rektor. Bila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan maka rektor dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kepegawaian.

Perilaku Mahasiswa saat mengikuti kegiatan perkuliahan, ujian, penelitian, penyusunan tugas akhir dan ekstrakurikuler diatur dalam peraturan Universitas no. 102/01/U-45/VI/2013 tentang pedoman perilaku mahasiswa. Dalam peraturan ini juga diatur tentang perilaku mahasiswa ketika berhubungan dengan dosen, sesama mahasiswa, dan karyawan serta sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas dapat membentuk Tim Pertimbangan Pelanggaran Pedoman Perilaku Mahasiswa untuk melakukan penanganan dan memberikan rekomendasi sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa. Sanksi dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing sampai pemberhentian hak studi atau pembatalan gelar kesarjanaan.

Bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang memiliki prestasi akan diberikan insentif yang layak. Hal ini telah diatur dalam SK Rektorno. 142/01/U-45/V/2014. Bagi dosen dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan. Ini diatur Kode Etik Dosen dan Pedoman Perilaku Mahasiswa. Peraturan kepegawaian UNIBOS juga mengatur tentang sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tulisan, skorsing sampai dengan pemberhentian dengan tidak